Berita Utama
Perlu Tidaknya Membuat Perjanjian Perkawinan

Perlu Tidaknya Membuat Perjanjian Perkawinan

Kita mungkin akan dibuat bingung dan tidak mengerti saat ada yang menanyakan tentang  perjanjian perkawinan. Membuat perjanjian perkawinan atau disebut juga perjanjian pra nikah memang belum lazim terjadi di Indonesia.  Malah bagi mereka yang melakukannya, dipandang sebagai sebuah hal yang negatif. Selain dianggap kurang pantas, masyarakat sering menganggap sebagai sebuah rencana untuk mempersiapkan perceraian di kemudian hari. Atau juga melihatnya sebagai suatu bentuk ketidakpercayaan satu sama lainnya. Padahal sama sekali tidak seperti itu. Jadi apa dan bagaimana perjanjian pra nikah itu? Seberapa pentingnya hal itu buat pasangan yang akan menikah? Berikut sekilas penjelasannya.

Apa itu perjanjian perkawinan. Perjanjian pra nikah atau yang di negara Barat dikenal sebagai Prenuptial Agreement adalah perjanjian yang dibuat sebelum hari pernikahan tiba. Perjanjian ini kelak akan  mengingat kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Isinya mengatur tentang bagaimana cara mengatur harta kekayaan berdua dalam masa pernikahan dan jika terjadi perceraian atau kematian dan mulai berlaku sejak pernikahan  dilangsungkan.

Perjanjian pra nikah diperbolehkan menurut aturan hukum di Indonesia selama tidak melanggar hukum itu sendiri, agama, nilai-nilai moral, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku di negara kita. Bahkan hal itu pun diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 29.  

Tujuan dibuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan perlu dilakukan untuk mengatur status kepemilikan harta dan juga utang. Hal itu merupakan bentuk antisipasi untuk persiapan waris nanti. Perjanjian perkawinan akan memperjelas status kepemilikan. Bedanya dengan yang tidak memiliki surat perjanjian perkawinan, segala harta yang ada juga utang akan menjadi milik berdua.

Dengan demikian perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing. Jadi harta dan utang suami istri itu terpisah secara legal. Tapi hal itu tidak dapat menggugurkan kewajiban suami  untuk menafkahi keluarganya.

Contoh kasus pentingnya perjanjian perkawinan. Misalnya Anda dan suami menjalankan bisnis berdua. Dalam perjanjian pra nikah tercantum pembagian harta antara keduanya. Misalnya bisnis tersebut dikelola oleh suami. Segala urusan yang  menyangkut bisnis tersebut memakai harta suami. Jika kemudian perusahaan pailit, maka harta yang menjadi milik istri tidak bisa ikut disita oleh bank misalnya. Hal itu dapat terjadi karena status harta mereka adalah terpisah. Dengan demikian pihak istri menjadi lebih beruntung karena masih memiliki harta untuk memenuhi biaya hidup.

Di negara Barat, perjanjian pernikahan itu sudah biasa dilakukan. Urusan menjadi lebih sederhana. Misalnya seperti kasus di atas. Jika terjadi perceraian, maka pembagian harta bahkan masalah brand usaha bisa menjadi lebih mudah penyelesaiannya.

Perjanjian perkawinan tidak melulu mengurus masalah harta. Perjanjian perkawinan juga bisa untuk memperjelas mengenai hak dan kewajiban pasangan sesudah menikah nanti. Jadi, tuliskan saja semua keinginan saat berkeluarga nanti dalam perjanjian. Misalnya larangan poligami bagi suami, tidak bolehnya terdapat kekerasan dalam rumah tangga, sanksi yang harus ditanggung jika suami selingkuh, perwalian anak jika mereka bercerai dan lain sebagainya. Walau dalam KUHP perjanjian perkawinan itu hanya memuat seputar harta kekayaan. Jika terjadi hal-hal seperti di atas masuk dalam bentuk penganiayaan. Jadi urusannya adalah pidana bukan perdata lagi. Jadi harus dilaporkan ke polisi. Tetapi agar lebih jelas, tanyalah ke notaris tentang standar perjanjian perkawinan yang lazim digunakan banyak orang.

Persiapan untuk membuat perjanjian perkawinan. Bicarakan terlebih dahulu dengan pasangan secara terbuka seandainya akan membuat surat perjanjian perkawinan. Kemudian kategorikan harta apa saja yang merupakan milik pribadi dan mana yang merupakan milik pasangan juga harta milik berdua. Lakukan secara terbuka dan jujur dengan mengedepankan keadilan dan proporsinya. Baik dengan harta yang dimiliki maupun utang yang masih belum dibayarkan. Kemudian buat perjanjian perkawinan tersebut di hadapan notaris. Setelah ditandatangai berdua, catatkan pada lembaga pencatat perkawinan. Jadi,  saat pernikahan berlangsung, perjanjian perkawinan juga harus ikut disahkan oleh petugas pencatat KUA. Cukup simple, bukan? Bagaimana, apakah Anda berniat membuat surat perjanjian pra nikah sebelum berlangsungnya pernikahan?

***

Leave a Reply

Scroll To Top